Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Surabaya (MPM UBAYA) resmi menuntaskan kegiatan musyawarah tertinggi keorganisasian mahasiswa UBAYA, yaitu Kongres Mahasiswa ke-XXVIII, yang berlangsung selama empat hari pada 6, 7, 13, dan 14 November 2026. Berpusat di Ruang Serbaguna dan Ruang Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UBAYA, forum akbar ini mempertemukan delegasi dari MPM UBAYA, BEM UBAYA, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Kerohanian (UKK), serta seluruh BEM, DPM, KSM, dan KMM tingkat Fakultas maupun Politeknik guna mengevaluasi tata kelola organisasi serta menetapkan pembaruan Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan (AD Ormawa).
Sebagai agenda legislasi tahunan, Kongres Mahasiswa ke-XXVIII dirancang untuk menyelaraskan perencanaan jangka panjang, membedah dinamika isu kemahasiswaan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh roda organisasi di lingkungan Universitas Surabaya. Rangkaian kegiatan ini dibagi ke dalam beberapa tahapan sidang berjenjang, dimulai dari sidang tingkat fraksi, dilanjutkan dengan Pra Sidang Paripurna pada 13 November 2026 untuk menginventarisasi isu strategis, hingga mencapai puncaknya pada Sidang Paripurna Mahasiswa.

Rangkaian kongres dibuka pada hari pertama, Jumat (6/11), melalui Sidang Fraksi UKM di Ruang Serbaguna FBE. Meskipun sempat diwarnai penundaan sidang terkait belum terpenuhinya kuorum, sidang pada akhirnya tetap dimulai setelah arahan dari Steering Committee. Dalam forum ini, perwakilan BEM UBAYA memantik diskusi mengenai perlunya penambahan frasa "yang berdampak bagi mahasiswa" pada ketentuan minimal dua program kerja per periode agar dana iuran kemahasiswaan tidak habis untuk kegiatan internal semata seperti welcome party atau biaya ujian kenaikan tingkat pada keahlian tertentu yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Usulan tersebut ditanggapi oleh perwakilan UKM Musik yang menilai kegiatan internal tetap bermanfaat bagi pembinaan anggota, serta menekankan bahwa pengaturan penggunaan dana iuran seharusnya merujuk pada Pasal 53 ayat 1. Selain itu, UKM Musik turut menyoroti ketiadaan tanggal pasti pelantikan pengurus baru yang berpotensi memicu kekosongan kekuasaan pasca-berakhirnya masa jabatan pada 31 Agustus, sementara UKM Debat mempertanyakan parameter terukur dari standar "berdampak" dalam penilaian proposal dan LPJ.

Memasuki hari kedua, Sabtu (7/11), forum beralih ke Ruang Pascasarjana FBE untuk menggelar Sidang Fraksi Eksekutif pada pagi hari dan Sidang Fraksi Legislatif pada siang hari. Pada Sidang Fraksi Eksekutif yang memenuhi kuorum, perwakilan BEM UBAYA membuka forum dengan menyoroti krisis sumber daya manusia (SDM) di organisasi mahasiswa serta memaparkan delapan isu krusial. Pembahasan meliputi ketidakcocokan hak suara KSM dan KMM, usulan bab baru hierarki produk hukum agar AD Ormawa tidak diamandemen setiap tahun, tindak lanjut pembentukan lembaga yudikatif (Mahkamah Mahasiswa), hak suara MPM, isu subordinasi eksekutif dan transparansi anggaran publik, penghapusan keharusan diskusi dengan MPM sebelum memberi saran kepada pimpinan universitas, kewenangan evaluasi terhadap UKM/UKK, hingga mekanisme seleksi Panitia Khusus.
Diskusi di fraksi eksekutif berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan lintas ormawa. Perwakilan BEM FP menyoroti lemahnya posisi eksekutif mereka dibanding legislatif di tingkat fakultas, sementara MPM UBAYA mengklarifikasi bahwa KSM dan KMM memiliki hak suara masing-masing secara mandiri, bukan digabungkan menjadi satu. Pembahasan mengenai rancangan perlindungan panitia, seperti kompensasi tugas daring bagi panitia perempuan yang sedang menstruasi dan batas maksimal uang kas Rp20.000, memicu diskusi aktif dari perwakilan BEM FH dan BEM FF terkait teknis verifikasinya di lapangan serta aturan denda keterlambatan kas. Menanggapi hal tersebut, BEM UBAYA menegaskan larangan mutlak terhadap sanksi finansial maupun pembebanan biaya atribut (PDH) yang memberatkan anggota. Di sisi lain, perwakilan KMM FF mempertanyakan batasan sanksi terhadap UKM agar tidak memicu diskriminasi, sedangkan BEM FBE mendukung penuh usulan percepatan serah terima jabatan (sertijab) demi mengatasi krisis masa transisi pengurus baru.

Pada siang harinya, Sidang Fraksi Legislatif mengupas tuntas persoalan teknis regenerasi dan penataan kelembagaan. Perwakilan DPM FK memaparkan kendala nyata di lapangan terkait keterlambatan pelantikan BEM akibat tertahannya penyelesaian LPJ kegiatan orientasi mahasiswa baru di tingkat dekanat, yang direspons oleh MPM UBAYA dengan dorongan agar legislatif fakultas aktif berkomunikasi dengan pimpinan fakultas sehingga kepanitiaan tidak menghambat roda organisasi. Forum legislatif juga membahas pencatatan ulang KSM bidang hukum pada Pasal 32 AD MPM, gagasan pembentukan dewan yudikatif sebagai pihak ketiga yang independen oleh DPM FF, sinergi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) antara legislatif dan eksekutif, serta mekanisme penonaktifan sementara tiga KSM yang sudah tidak memiliki pengurus aktif sebagaimana diangkat oleh DPM FH.

Setelah melewati tahapan konsolidasi pada Pra Sidang Paripurna (13/11), seluruh rangkaian bermuara pada puncak Sidang Paripurna Mahasiswa ke-XXVIII pada Sabtu (14/11) di Ruang Pascasarjana FBE. Sidang resmi dimulai setelah sempat ditunda dan akhirnya dapat memenuhi syarat kuorum kehadiran sebanyak 48 Ormawa dari total organisasi mahasiswa di UBAYA. Melalui perdebatan panjang, mekanisme voting, hingga proses lobbying untuk memecah kebuntuan (deadlock), forum paripurna berhasil menetapkan sejumlah konklusi dan ketetapan strategis bagi kehidupan berorganisasi di UBAYA:
Mekanisme Seleksi Panitia Khusus dan Pedoman KMLB: Menyikapi masukan dari BEM UBAYA, MPM UBAYA, serta pandangan BEM FF terkait urgensi badan pengawas sengketa, forum menyetujui penambahan ayat baru pada Pasal 58 AD Ormawa mengenai mekanisme seleksi panitia khusus serta penyusunan pedoman Kongres Mahasiswa Luar Biasa (KMLB).
Pengesahan UKM Baru (UKM Orkestra): Berdasarkan pengajuan BEM UBAYA sesuai Pasal 21 ayat 1d dan hasil verifikasi kelengkapan berkas oleh MPM UBAYA, Pimpinan Sidang secara resmi mengesahkan pembentukan UKM Orkestra dan memasukkannya ke dalam AD Ormawa pada bidang kesenian dan kebudayaan.
Penambahan Bab Baru Hierarki Peraturan Ormawa: Melalui mekanisme voting, forum menyetujui penambahan bab baru mengenai tata urutan produk hukum organisasi. Mulai dari AD Ormawa, Ketetapan (TAP) MPM, Peraturan Pengganti/Peraturan Ormawa, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah (Perda), guna mengisi kekosongan hukum tanpa harus sering mengamandemen AD.
Transparansi Keuangan dan Administrasi: Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana senat yang bersumber dari iuran mahasiswa, forum menyetujui penambahan diksi "serta transparansi kepada keluarga mahasiswa" pada Pasal 16 ayat 1d agar BEM UBAYA dan MPM UBAYA memublikasikan laporan keuangannya secara terbuka melalui website resmi BEM UBAYA.
Pengesahan Draf Peraturan Perlindungan Panitia: Usulan Peraturan Ormawa Nomor 1 Tahun 2026 yang memuat tujuh poin perlindungan, termasuk penyesuaian tugas daring bagi panitia yang berhalangan karena menstruasi, batas maksimal uang kas Rp20.000, pembatasan jam malam bagi anggota perempuan, jaminan asupan gizi dan istirahat, larangan mutlak denda finansial atas target kerja/penjualan, jaminan pengembalian pinjaman barang secara utuh, serta larangan pembebanan biaya PDH berlebih, yang sempat memicu diskusi alot dan deadlock bersama DPM FIK, BEM FF, dan BEM FBE. Pasca-proses lobbying, forum menyepakati bahwa draf peraturan tersebut diterima oleh MPM UBAYA untuk dibahas bersama BEM UBAYA dan disahkan oleh lembaga legislatif.

Memasuki Sidang Sesi 2 setelah jeda istirahat, pembahasan berlanjut pada aspek kaderisasi, timeline regenerasi, dan kewenangan antar-lembaga yang menghasilkan beberapa keputusan penting lanjutan:
Sistem Kaderisasi Internal dan Larangan Organisasi Eksternal: Meski sempat diwarnai catatan kritis dari UKM Musik mengenai pencegahan intervensi alumni dan MPM UBAYA terkait mitigasi penyalahgunaan wewenang, forum menyetujui penambahan bab dan pasal khusus yang mengatur sistem kaderisasi internal serta melarang masuknya organisasi maupun partai mahasiswa eksternal ke lingkungan Ormawa UBAYA.
Percepatan Timeline Pelantikan Lembaga Legislatif: Guna memutus rantai keterlambatan pelantikan BEM, KSM, dan KMM yang dikeluhkan oleh BEM FBE dan BEM FK, forum menetapkan deadlock internal yang kemudian diselesaikan melalui voting dengan konklusi memajukan jadwal pelantikan MPM dan DPM yang merupakan fraksi legislatif menjadi tanggal 17 Agustus.
Efisiensi Koordinasi dan Penonaktifan KSM/KMM Nonaktif: Forum menyetujui penghapusan frasa "setelah berdiskusi dengan MPM" pada Pasal 16 ayat 2c agar penyampaian saran kepada pimpinan universitas berjalan lebih taktis. Selain itu, menyikapi laporan BEM FK dan BEM FF terkait KSM/KMM yang vakum tanpa pengurus, disetujui perubahan frasa "rekomendasi pimpinan" menjadi "rekomendasi MPM" disertai mekanisme penyerahan proposal penonaktifan untuk disahkan dalam sidang paripurna.
Penyesuaian Kewenangan Evaluasi UKM dan Istilah MKB: Forum menyetujui penambahan kewenangan bagi BEM UBAYA untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran UKM sebagai langkah pencegahan sebelum pembubaran (Pasal 16 ayat 1i), penghapusan frasa "bersama DPM" pada wewenang BEM Fakultas (Pasal 30 ayat 1f), serta penggantian istilah Anggaran Rumah Tangga tingkat fakultas menjadi Mekanisme Kerja Bersama (MKB). Sementara itu, usulan BEM FF untuk menurunkan syarat minimal jabatan Wakil Gubernur BEM menjadi mahasiswa semester 3 dinyatakan tidak disetujui dan akan dikaji lebih lanjut demi menjaga jenjang kaderisasi.

Menjelang penutupan kongres, forum menggelar sesi Open Forum yang membedah strategi peningkatan minat berorganisasi bagi mahasiswa angkatan 2026. Dalam diskusi terbuka ini, peserta merumuskan rekomendasi untuk mengadvokasikan kenaikan bobot poin keaktifan kepanitiaan kepada pimpinan universitas serta mengoptimalkan media aspirasi Suara Mahasiswa. Rangkaian panjang Kongres Mahasiswa ke-XXVIII akhirnya ditutup secara resmi dengan pembacaan serta penandatanganan Berita Acara oleh Pimpinan Sidang, menandai babak baru tata kelola Ormawa Universitas Surabaya yang lebih transparan, tertib hukum, dan berpihak pada kesejahteraan mahasiswa.